Pemerintah Bertekad Tingkatkan Standar Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Penyediaan Perumahan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas proyek pembangunan perumahan baru.

Hal ini dilaksanakan melalui penguatan peran pengawasan daerah oleh Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Dengan banyaknya proyek yang langsung ditangani oleh perwakilan daerah, maka kualitas kita harus lebih bagus dan kunci dari kualitas adalah intensitas kita ke lokasi pembangunan,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin, dalam siaran tertulis yang dikutip Rumah.com.

“Jadwal para Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan satuan kerja harus lebih banyak porsinya di lapangan, bukan di kantor. Dengan begitu, tak ada satupun informasi yang tidak kita ketahui. Ini dampaknya sangat luar biasa terutama pada hasil kualitas pembangunan,” ia mengakui.

Baca juga: 45% Masyarakat Indonesia Mengaku Belum Siap Beli Properti

Sebagai informasi, pembangunan yang dilakukan Ditjen Penyediaan Perumahan pada tahun anggaran 2016 telah mencapai 98%. Sementara anggaran tahun 2017 dikucurkan sebesar Rp8,28 Triliun.

“Konsen pertama adalah perencanaan yang baik. Harusnya dalam membuat perencanaan itu dibuat yang 100% dapat dilaksanakan. Setiap PPK atau satker harus tahu persis bagaimana hasilnya, bukan menerka-nerka dengan menghitung potensi-potensi yang ada,” tukasnya.

Rumah subsidi murah se-Indonesia ada di sini

Pada tahun 2017, PUPR sudah berhasil melakukan kontrak pembangunan lebih awal dan menuntaskan proses tender yang dimulai melalui pelelangan dini pada oktober tahun lalu.

“Maka sudah seharusnya hasil 2017 ini lebih baik lagi. Mengingat pelelangan kontrak tahun lalu dilakukan terlambat namun bisa mencapai hasil 98%,” tambah Syarif.

Ia juga meminta agar para PPK dan satker berfokus pada outcome bukan sekedar output. Bukan tentang berapa proyek yang telah dibangun, tapi berapa pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Baca juga: Guru di Sulsel Siap Nikmati KPR FLPP

“Aspek kemanfaatan ini juga tergantung pada para PPK dan satker. Outcome dapat dicapai jika administrasi juga diperhatikan dengan baik. Karena proses serah terima dapat terhambat jika dokumen dan administrasi tidak dipersiapkan dengan baik,” ia mengatakan.

Syarif juga mengingatkan kembali pesan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, untuk membiasakan corporate culture yakni mission oriented yang artinya pegawai tidak boleh meninggalkan pekerjaan bila belum selesai, meningkatkan team work, bekerja dengan profesional dan memiliki akhlak yang baik.

“Misi kita ke depan adalah membangun negara. Kita harus lebih professional agar hasilnya juga baik sesuai mekanisme yang ada, sehingga kita mampu bekerja tanpa ada beban. Kita bekerja dengan misi membangun negara dengan tulus dan ikhlas,” ujarnya.

Dirjen juga berpesan agar para PPK dan Satker meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda), baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Lantaran lokasi prioritas pembangunan penyediaan perumahan adalah kota dan kabupaten.

(Simak rumah.com/review untuk mengetahui ulasan proyek properti terbaru se-Indonesia)