Perumnas Ditunjuk Bangun Rumah Subsidi untuk Guru di Sulsel

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan berencana membangun perumahan untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan hunian bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data Pemprov, tercatat saat ini ada kurang lebih 20% dari 16.000 guru berstatus PNS yang belum memiliki rumah.

“Perumahan ini nantinya dapat menggunakan skema KPR FLPP karena guru PNS kalau dilihat dari pendapatannya masih tergolong Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin dalam siaran pers yang dikutip Rumah.com.

Sekadar mengingatkan kembali, Kredit Pemilikan Rumah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau yang sering disebut KPR FLPP merupakan skema pembiayaan perumahan yang disubsidi Pemerintah.

Melalui skema ini, masyarakat bisa memiliki rumah hanya dengan membayar DP mulai 1% dan bunga tetap sebesar 5% dalam jangka waktu hingga 20 tahun.

Syarat untuk dapat memperoleh KPR FLPP ini adalah masyarakat dengan penghasilan tidak lebih dari Rp4 Juta dan belum memiliki rumah sama sekali.

Syarif menjelaksan, bahwa nantinya perumahan bagi guru ini selain dapat diperoleh dengan skema KPR FLPP, akan diberikan juga bantuan uang muka sebesar Rp4 Juta.

Tidak hanya itu, PNS yang telah bekerja selama 5 tahun juga dapat memanfaatkan Bantuan Tabungan Perumahan (Bapertarum).

(Apa itu Bapertarum? Temukan jawabannya di sini)

Dirut Bapertarum, Heroe Soelistiawan, mengungkapkan bahwa seorang PNS pada golongan III dapaat mencairkan tabungan perumahan yang nilainya Rp1,8 Juta, ditambah lagi terdapat Bantuan Tabungan Perumahan yang nilainya Rp4 Juta.

“Bantuan Bapertarum ini dapat sangat membantu dalam uang muka dan biaya pengurusan awal,” terangnya.

(Rumah subsidi murah hanya di sini)

Strategi Menekan Harga

Demi penyediaan perumahan bagi guru tersebut, Pemerintah menunjuk Perumnas untuk melakukan pembangunan.

“Perumnas harus segera cari lahan yang sesuai. Harga dari Perumnas ini juga harus lebih murah, Karena Perumnas memang ditugaskan untuk membangun rumah murah,” jelas Syarif.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan pembangunan juga dilakukan oleh pengembang lain yang siap membangun.

“Asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah. Karena ini cukup banyak yang akan dibangun,” lanjutnya.

Dalam mendukung pembangunan rumah murah ini, Ditjen Penyediaan Perumahan juga siap untuk menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas bagi perumahan tersebut sehingga dapat menekan harga jual rumah.

“Harga rumah kan ditentukan oleh pengembang. Tapi yang paling penting adalah hasilnya harus sesuai, baik dari luasan maupun kualitas bangunan. Jangan sampai nanti harga ditekan murah, tapi masih ada biaya peningkatan kualitas. Itu sama saja membohongi masyarakat,” tegasnya.

Dalam pembahasan terebut juga disampaikan mengenai kendala pelaksanaan. Di mana masalah yang selama ini menjadi kendala masyarakat dalam disetujuinya KPR FLPP adalah BI Checking. Lantaran masyarakat yang belum memiliki rumah diketahui sudah memiliki kredit barang konsumtif.

“Barang konsumtif itu kredit jangka pendek sedangkan rumah itu kredit jangka panjang. Jadi semestinya jangan sampai kredit jangka pendek mengalahkan kredit jangka panjang,” kata Syarif.

“Mungkin salah satu solusi yang bisa dilakukan Pemprov ialah bekerjasama dengan BPD Sulsel. BPD sebagai bank daerah diharapkan berani dan tidak kaku pada persyaratan. Kalau dinilai masih mampu dan kredit konsumtif sudah mau habis, bisa dipertimbangkan untuk KPR FLPP nya,” tukasnya.

(Klik rumah.com/perumahan-baru dan temukan puluhan apartemen dan rumah baru dengan harga mulai Rp100 Jutaan).