Jokowi Akan Kontrol Langsung Proses Sertifikasi Tanah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kantor wilayah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk bekerja keras secara nyata guna mempercepat proses sertifikasi tanah yang hingga kini jumlahnya masih di bawah 60 persen secara nasional.

“Saya minta seluruh jajaran kanwil BPN kerjakan secepat-cepatnya kalau ingin diminta layanan sertifikat. Kerja siang malam, kerja kantor pertanahan,” kata Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden juga menegaskan pentingnya reformasi pelayanan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional dengan mengedepankan unsur kecepatan.

“Saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh BPN diperbaiki total dengan sistem yang baik dengan kecepatan yang baik, dan tidak ada yang namanya pungutan-pungutan,” ujarnya.

Menurut Presiden, ada sekitar 120 juta hektar tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikasi dan saat ini baru 46 juta hektar yang sudah disertifikatkan.

“Indonesia 71 tahun merdeka yang sudah diselesaikan baru 46 juta, masih 60 persen lebih yang belum yang belum selesai di seluruh Indonesia,” imbuhnya melalui siaran pers yang dikutip Rumah.com.

Presiden pun menargetkan pada tahun 2017 untuk menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat, kemudian meningkat menjadi 7 juta sertifikat di tahun 2018, dan 9 juta sertifikat di tahun 2019. Ia pun berjanji akan mengecek secara langsung realisasi program sertifikasi tersebut.

“Saya ingin mengecek langsung, kontrol langsung. Kalau nanti tahun depan 5 juta, saya ingin lihat langsung 5 juta yang mendapat sertifikat,” ucapnya.

Terkait masih kurangnya sekitar 10.000 juru ukur yang di kantor-kantor BPN, Jokowi memerintahkan untuk menambah juru ukur tersebut dari jalur non-PNS. Melalui proses uji kompetensi, diharapkan para juru ukur dapat langsung bekerja.

“Ini kalau harus ngangkat PNS, memakan waktu lama. Sudah nggak usah PNS, sekarang pakai uji kompetensi saja langsung jadi juru ukur, cepet-cepetan. Kalau tidak gesit, kapan mau selesai?” tegasnya.

(Baca juga: Banyak Aduan Pungli, BPN Segera Bentuk Saber Mafia Tanah)

2025, Seluruh Tanah Sudah Tersertifikasi

Adapun Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil dalam laporannya optimistis, pada tahun 2025 diharapkan seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat atau minimal sudah terdaftar.

“Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan merekrut 2500-3000 tenaga juru ukur untuk melakukan percepatan program ini,” kata Sofyan.

Dari segi pembiayaan, dari target 5 juta sertifikat, hanya 2 juta bidang tanah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sisa 3 juta lainnya didapat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investor melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan sumber dana lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tukas Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, M. Noor Marzuki.

Sumber: BPN