BI Rate Turun, Bunga KPR Masih Bergeming

Liputan6.com, Jakarta Nilai penjualan perumahan selama kuartal I/2016 di Jabodebek-Banten mencapai Rp1.247.040.823.235. Angka ini mengalami penurunan 23,1% (qtq) dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 55,75% (qtq). Bahkan nilai ini masih lebih rendah 54,09% (yoy) dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Demikian hasil riset yang dilakukan Indonesia Property Watch (IPW) yang ditulis Rumah.com, Jumat (15/4).

“Penurunan ini sesuai dengan prediksi kami pada kuartal sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kenaikan penjualan yang terjadi pada kuartal IV/2015 belum dapat dijadikan pola tren kenaikan pasar perumahan di kuartal berikutnya,” jelas Ali Tranghanda, CEO IPW.

Hampir semua wilayah mengalami penurunan nilai penjualan, dimana segmen menengah masih menguasai tingkat penjualan 52,19% dibandingkan segmen besar (28,27%) dan kecil (19,54%). Berbeda dengan komposisi segmen besar yang sempat mendominasi penjualan pada kuartal sebelumnya.

Hal menarik terjadi dalam perkembangan penjualan di kuartal I/2016 di wilayah Bogor sebagai wilayah satu-satunya yang mengalami kenaikan, yaitu sebesar 11,8%, khususnya di segmen menengah yang naik mencapai 70,3%. Dampak rencana pembangunan jalur LRT dari Cibubur ke Cawang mulai terasa di wilayah ini termasuk jalur Cimanggis.

BI Rate Turun KPR Bergeming

Terpatahkannya tren kenaikan penjualan di kuartal sebelumnya menggambarkan bahwa pasar perumahan masih belum dapat bergerak stabil. BI Rate yang berada di level 6,75% belum dapat mengangkat daya beli masyarakat, menyusul suku bunga KPR perbankan yang belum kunjung turun.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) masih belum menunjukkan penurunan yang berarti dan bunga KPR sampai kuartal I/2016 masih berkisar 9,5% – 10,5%. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Indonesia Property Watch, setiap penurunan 1% suku bunga, akan memberikan potensi penambahan pangsa pasar KPR 4% sampai 5%. Dengan belum turunnya suku bunga KPR, maka dipastikan pasar akan bergerak stagnan dan cenderung menurun.

Kendala pasar juga datang dari aturan LTV (loan to value) dan KPR Inden yang tak kunjung diperlonggar. Kebijakan LTV masih menyisakan permasalahan dimana sampai saat ini belum kunjung selesai dan masih menjadi kendala di lapangan khususnya masalah biaya penilaian dan jaminan tambahan. Pelonggaran keran KPR Inden untuk rumah kedua juga agaknya perlu dipertimbangkan dan dilakukan untuk periode jangka pendek untuk memberikan stimulus pasar perumahan.

“Sudah saatnya pemerintah dan Bank Indonesia melakukan relaksasi kebijakan di tengah kondisi pasar perumahan dan properti yang belum pulih, bahkan berpotensi untuk jatuh lebih dalam lagi bila tidak ada perubahan signifikan dari sisi kebijakan,” kata Ali.

Menurutnya, menunggu terlalu lama akan menyisakan biaya sosial yang cukup tinggi karena para pengembang tidak dapat menahan laju arus kasnya bila pasar belum juga bergerak naik. Bila pasar sudah pulih maka kapan pun Bank Indonesia dapat kembali memperketat aturan yang ada. Karenanya antisipasi cepat dari pemerintah dan Bank Indonesia sangat diharapkan para pelaku bisnis perumahan.