Pengembang Rumah Murah di Jambi Terkendala Pembiayaan

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan rumah bersubsidi di Provinsi Jambi menghadapi kendala permodalan, mengingat sebagian besar pengembang di daerah tersebut merupakan perusahaan menengah bawah.

Selanjutnya untuk dapat memenuhi target pembangunan rumah subsidi sebanyak 5.000 unit pada tahun ini, para pengembang mengharapkan kemudahan dalam proses mendapatkan kredit modal kerja. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jambi M Miftah kepada Liputan6.com, yang ditulis Jumat (11/3/2016).

Menurut dia, saat ini dukungan pembiayaan modal kerja yang bisa diharapkan pengembang adalah Kredit Yasa Griya (KYG) dan Kredit Pembelian Lahan (KPL) yang satu-satunya hanya disediakan Bank Tabungan Negara (BTN).

Selama ini, kata Miftah, proses untuk mendapatkan kedua kredit modal kerja tersebut di Provinsi Jambi masih sulit dan butuh waktu panjang. Untuk bisa mendapatkan KYG dan KPL, disyaratkan rata-rata pengembang harus sudah menguasai lahan secara fisik dan mengantongi berbagai perizinan terlebih dahulu. Dengan kata lain pengembang harus punya modal sendiri dahulu untuk mendapatkan KYG dan KPL.

“Tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian perbankan, kami berharap agar beberapa syarat dapat dipermudah terutama hal-hal yang tidak pokok misalnya syarat pengajuan KYG dan KPL harus sudah ada jaringan listrik di lokasi perumahan. Ini sulit, karena bagaimana pengembang dapat mengajukan pemasangan jaringan listrik kalau pembiayaannya belum jelas. Ini mungkin bisa dipermudah misalnya cukup syarat ada komitmen dari PLN untuk pemasangan jaringan,” saran dia.

Selain itu, REI Jambi juga meminta kepada Bank BTN supaya porsi KPL dapat ditingkatkan dari saat ini hanya sekitar 50 persen dari total kebutuhan biaya pembelian lahan menjadi minimal 70 persen, sehingga  pengembang bisa investasi cadangan lahan lebih besar untuk meningkatkan pasokan rumah rakyat.

Menurut Miftah, dengan mendapatkan KPL yang memadai maka pengembang rumah subsidi dapat berinvestasi lahan untuk pengembangan berikutnya. Selama ini pengembang terpaksa fokus melakukan pembangunan di lahan yang sudah dikuasai, dan baru bisa membeli lahan baru setelah rumah yang dibangun terjual. Namun persoalannya, pengembang selalu kalah cepat dengan kenaikan harga lahan di sekitar proyeknya.

“Begitu kami kembangkan lahan, maka harga sekitar otomatis ikut naik. Jadi enggak dapat lagi lahan yang murah seperti sebelum lahan dikembangkan.  Jadi kalau KYG bisa dipermudah dan KPL juga dapat, maka KYG bisa digunakan untuk membangun dan KPL untuk beli cadangan lahan berikutnya,” ujar Miftah.

Diakui harga lahan untuk pembangunan rumah subsidi di Jambi setiap tahun terus meningkat. Miftah memberi contoh harga lahan di kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi, saat ini harga lahannya sudah mencapai Rp 250 ribu per meter persegi, padahal dua tahun lalu harga tanah di daerah tersebut hanya sekitar Rp 100 ribu per m2.Akibatnya, tanah di Simpang Rimbo tidak terjangkau lagi untuk pembangunan rumah subsidi.

Saat ini pengembang terpaksa mengarahkan pembangunan perumahan subsidi ke arah barat dan utara Kota Jambi seperti Mandalo, Bagan Pete, Ness, serta arah Tempino (Muaro Jambi).

Dukungan Bank

Kepala Kanwil III Bank BTN, Joni Prasetyanto, dalam pertemuan dengan puluhan anggota REI Jambi di Kota Jambi, akhir pekan lalu, menegaskan dukungan Bank BTN terhadap pembangunan rumah subsidi di Provinsi Jambi.

Bahkan lewat pertemuan yang difasilitasi Ketua DPD REI Banten Soelaeman Soemawinata itu, Bank BTN menyatakan kesiapan untuk mempermudah proses pengajuan KYG dan KPL bagi pengembang di daerah tersebut, dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian bank.

Joni meminta BTN Cabang Jambi dan pengurus REI Jambi untuk terus membangun komunikasi yang baik.

“Kami selalu siap mendukung kebutuhan modal kerja pengembang di Jambi, sehingga realisasi KPR FLPP di daerah ini sebanyak 5.000 unit dapat tercapai, bahkan meningkat pada masa yang akan datang,” kata Joni.(Muhammad Rinaldi/Nrm)