Sukses


REI Desak Zonasi Lahan Segera Diberlakukan

Real Estat Indonesia di pusat dan daerah berkomitmen mendukung program sejuta rumah.

Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) kembali mengeluhkan masalah hambatan penyediaan lahan untuk program sejuta rumah. Asosiasi tersebut memberikan perhatian besar terhadap persoalan lahan karena sulit merealisasikan target sejuta rumah tanpa ketersediaan lahan dengan harga wajar untuk dibangun rumah murah.

Ketua Umum DPP REI, Eddy Hussy mengatakan harga tanah yang fluktuatif menjadi kesulitan terbesar bagi pengembang yang ingin membangun rumah murah. Kalau pun ada, begitu mau dibangun perumahan harganya langsung naik.

"Oleh karena itu, masalah zonasi lahan kami harapkan bisa diselesaikan Kementerian ATR/BPN. Kami ingin agar harga tanah bisa dikunci," ujar Eddy Hussy yang ditulis Liputan6.com, Senin (21/9/2015).

Sementara masalah perizinan, kata Eddy, REI memberikan apresiasi dengan komitmen sejumlah kementerian yang akan mempermudah perizinan. Namun hal itu belum dirasakan hingga daerah-daerah.

Hampir di semua daerah persoalan perizinan masih jadi momok yang memberatkan bagi pengembang, karena biaya perizinan untuk program sejuta rumah masih disamakan dengan biaya izin properti komersial.

"Sebenarnya, bicara tentang rumah itu kewajiban pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat, termasuk tanggungjawab pemerintah daerah. Jadi terasa aneh juga kalau pemerintah daerah kurang peduli dengan program sejuta rumah ini," tegas Eddy.

Menurut dia, REI di pusat dan daerah sangat mendukung program sejuta rumah, dan berkomitmen mengerjakannya dengan dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah. Bahkan sejumlah pengembang besar juga sudah memberikan komitmen untuk mendukung program pemerintah ini dengan rencana membangun 80 ribu unit rumah susun sederhana milik (rusunami).

Namun agar suplai rusunami ini dapat tepat sasaran, REI berharap pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan II untuk membuat aturan yang memperbolehkan masyarakat berpenghasilan Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan dapat membeli rusunami.

Ferry Mursyidan Baldan, Menteri ATR/Kepala BPN berjanji akan membantu penyediaan lahan murah untuk anggota REI yang membangun rumah rakyat. Namun dia meminta REI bisa menghitung berapa kebutuhan lahan yang diperlukan untuk bangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya sudah sampaikan kepada Kepala BKPM agar pengurusan izin tanah untuk MBR bisa cepat, Izinnya bisa kami berikan satu hari," kata Ferry.Sedangkan untuk pembebasan lahan bisa dilakukan dalam waktu empat bulan mulai dari proses pengumuman sampai pembayaran. (Muhammad Rinaldi/Ahm)

 

Reporter: Muhammad Rinaldi

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Video Terkini